Ketua Mahkamah Syar'iyah Mengadakan Rapat Persiapan Pencanangan Zona Integritas 

Blangpidie 10 Oktober 2019, Ketua Mahkamah Syar’iyah Amrin Salim, S.Ag., MA. mengadakan rapat persiapan Pencanangan Zona Integritas di Mahkamah Syar’iyah Blangpidie yang berlangsung di ruang sidang utama Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, rapat yang berlangsung hampir dua jam tersebut membahas banyak hal untuk persiapan acara Pencanangan ZI, dari mulai menunjuk panitia pelaksana, perlengkapan, konsumsi, termasuk budget yang menjadi tameng utama kesuksesan acara tersebut, dalam hal ini ketua juga akan mengundang Instansi lain untuk ikut serta pencanangan ZI ini, wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Pahruddin Ritonga, S.HI.,MH. juga berpesan bahwa dalam rangka mensukseskan acara ini semua pegawai, honorer harus bekerja sama dan kompak saling membantu karena ini acara kita bukan acara orang lain tegas beliau selaku wakil ketua.

Sebagaimana kita ketahui Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan; Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/KMA/SK/III/2019 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA