Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.2 Kader Terbaik MS Blangpidie Ikuti Bimtek Kepaniteraan MS Aceh
Blangpidie – 22 Februari 2021. Sehubungan dengan surat undangan dengan nomor W1-A/605/PP.00.2./II/2021 tentang Pelatihan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Se-Aceh Tahun 2021 oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh. Mahkamah Syar’iyah Blangpidie mengirimkan 2 kader terbaik mereka yaitu Bapak Antoni Sujarwo, S.H. (selaku Panitera Muda Hukum) dan Fadhlan Riska, S.H. (Admin MS Blangpidie).
Terdapat 3 pembicara utama selama Bimtek Kepaniteraan ini berlangsung, yaitu Bapak Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH (Wakil Ketua MS Aceh), Bapak Drs. Syafruddin (Panitera MS Aceh), dan Bapak Khairuddin, S.H., M.H. (Sekretaris MS Aceh).
Adapun pesan MS Aceh selama Bimtek Kepaniteraan ini kepada semua Mahkamah Syar’iyah se-Aceh adalah:
- MS Aceh akan membuat kebijakan terhadap penilaian Website, Aplikasi SIPP dan PTSP. Bagi satker yang berkinerja dan mendapatkan penilaian terbaik akan mendapatkan reward khusus dari MS Aceh.
- Segala bentuk laporan yang diminta oleh MS Aceh, agar direspon dan ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin oleh semua satker.
- Untuk para pegawai selalu tanamkan di benak bahwa segala bentuk mutasi bukan hanya untuk kesejahteraan negara tetapi juga untuk pegawai itu sendiri.
Diharapkan Bimbingan Teknis seperti Bimtek Kepaniteraan ini dapat berlangsung secara kontinu, agar semua satker dapat menyadari kekurangan dan halangan yang mereka hadapi dalam berkoordinasi dengan Pengadilan Tingkat Banding. Dan diharapkan dengan Bimtek yang berkelanjutan MS Blangpidie dapat terus belajar untuk membangun upaya pelayanan masyarakat dengan lebih baik.